Harmony Clean Flat Responsive WordPress Blog Theme

warteg dan fiscal policy

12.16 Ecky A. 4 Comments Category : ,

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum wr wb...



Belakangan ini ada berita yang cukup kontroversial mengenai fiscal policy Pemerintah DKI Jakarta yaitu rencana penetapan pajak bagi pengusaha warteg (Warung Tegal, anda pasti sudah familiar dengan akronim ini). Penetapan yang diklaim sesuai dengan UU penetapan pajak bagi pengusaha restoran dimana warteg termasuk didalamnya ini dibatasi terhadap pengusaha warteg yang memiliki omset diatas 60 juta rupiah perbulan. Jadi, sepertinya pemerintah mengincar para pengusaha warteg kelas kakap dengan omset relatif lumayan besar.

Apa motif penetapan policy ini? Tentu penetapan ini berkaitan dengan ekspansi fiskal Pemda DKI untuk meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak, Jika penerimaan tax naik, Pemda akan memiliki budget lebih besar untuk membiayai program-programnya yang idealnya akan memberikan manfaat terhadap masyarakat.
Pertanyaan selanjutnya, perlukah policy ini diterapkan?

Warteg adalah usaha yang tergolong dalam skala UKM, (Karena fiskal berkaitan dengan Kementerian Keuangan, mari kita ambil definisi UKM berdasarkan Kementerian Keuangan)
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1) badang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa)), (sumber: infoukm.wordpress.com)

 
Penetapan pajak terhadap warteg akan dibebankan terhadap konsumen untuk menghindari kenaikan variabel cost dari warteg, sehingga jika penjualan tetap, pengusaha tidak akan terkena dampaknya. Tetapi penetapan beban pajak kepada konsumen akan meningkatkan life cost dari konsumen warteg, yang notabene kebanyakan bukanlah kalangan menengah keatas. Peningkatan life cost akan menjadi beban tambahan yang menambah pengeluaran rutin dasar dari para konsumen, sehingga tax ini akan mengurangi kesejahteraan konsumen.

Secara ekstrem, multiplier effect (efek domino) dari peningkatan life cost mungkin akan menciptakan penuntutan kenaikan UMR DKI Jakarta dengan alasan perlunya peningkatan uang makan. Kenaikan wage yang tidak disertai kenaikan produktivitas akan membuat production cost naik, sehingga harga barang akan naik, dan kenaikan harga ini akan dibebankan kepada konsumen. Dengan beberapa dorongan lain seperti tidak stabilnya perekonomian dan politisasi policy, inflasi mungkin akan terjadi.

Dalam hal lain, sebagian besar warteg bukanlah usaha rumah tangga yang profesional dengan pembukuan akuntansi yang rumit. Pemda tentu akan kesulitan melacak warteg yang menjadi target jika menggunakan standar akuntansi perusahaan dengan pembukuan yang baik. Selain itu jika tetap dipaksakan, monitoring kebijakan relatif akan sulit dilakukan. Enforcement cost (biaya pelaksanaan peraturan) bisa jadi akan tinggi, padahal efektivitas dari pemasukan pajaknya belum diketahui secara pasti. Selain itu, jika monitoring policy ini lemah dikhawatirkan akan timbul gayus-gayus kecil yang tentu tidak akan diinginkan oleh masyarakat.

Kebijakan ini masih perlu pembahasan yang mendalam. Pendapat saya, Pemda setidaknya memikirkan apakah efektivitas dari pemasukan tambahan dari pajak warteg lebih tinggi dari cost yang dikeluarkan. Bukan saja cost dari pelaksanaan dan monitoring, tetapi juga cost dari eksternalitas yang dihasilkan.


Diperlukan pula solusi dalam hal teknis kebijakannya, termasuk sosialisasi terhadap para pengusaha warteg terhadap policy ini, dan bahkan kemungkinan perlu diberikan pelatihan pembukuan yang lebih baik kepada para pengusaha warteg.

Selain itu, alangkah lebih baik jika perhatian Pemda tidak hanya fokus terhadap penetapan policy ini, jangan lupakan para pengusaha dan perusahaan besar pengemplang pajak yang selama ini telah sangat banyak merugikan negara.

Secara umum saya kontra terhadap kebijakan ini, tetapi semoga hasil jalan-tidaknya kebijakan ini nanti merupakan hasil yang terbaik bagi bangsa ini.

Ecky Agassi,
Bogor, Jumat, 17 Desember 2010

gambar:
- http://www.islamtimes.org
- http://i.okezone.com
- http://www.buyawongcilik.com

RELATED POSTS

4 comments

  1. wakakakak..
    dapet foto warteg bisa hotspotan dari mana dah..

    BalasHapus
  2. @aslih
    hhe, dapet lewat google slih,hhe

    BalasHapus
  3. menarik,tapi bukankah terlalu prematur jika anda langsung menyatakan kontra?? tidak seperti judul blog anda yang mengusung I LOOK I SEE? mengapa tidak wait and see dulu eki?
    cheer !! :)

    BalasHapus
  4. menarik,tapi bukankah terlalu prematur jika anda langsung menyatakan kontra?? tidak seperti judul blog anda yang mengusung I LOOK I SEE? mengapa tidak wait and see dulu eki?
    cheer !! :)
    come and join us
    http://cuapcuaparies.blogspot.com/

    BalasHapus

Terima kasih atas apresiasinya :)
Klik beritahu saya untuk mendapatkan notifikasi komentar selanjutnya via email